Komisi VI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran 2025, BP Batam Fokus Kembangkan Kawasan Investasi Baru

Jakarta - - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu sore (11/9/2024).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji, dan membahas Finalisasi Penyesuaian RKA BP Batam TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Anggaran dan Kinerja Kemenag

Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000, - (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Baca juga: Irwan Sampaikan Program APBN Masuk Wilayah Kutai Barat

"Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI." Tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan. 

"Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat." Pungkasnya kepada seluruh Pimpinan Badan yang hadir.

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

Usai pemaparan dari Kepala BSN dan Ketua KPPU, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan Rencana Kerja yang akan dilakukan. 

Ia mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99, 27%; Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0, 44 %; dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar  0, 29%.

Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu: 
*A. Program Dukungan Manajemen*  45, 49 %; dan 
*B. Program Pengembangan Kawasan Strategis* 54, 51 %.

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

Muhammad Rudi menjabarkan dalam Program yang pertama yaitu Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam Program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta Program Prioritas berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.

Dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan Kepelabuhanan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit dan lainnya.

Serta, tak kalah penting yakni  pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu Pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman.

"Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang  menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing." Ujar Muhammad Rudi.

Baca juga: Sartono Hutomo: Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

Muhammad Rudi juga mengatakan tema Pembangunan KPBPB Batam Tahun 2025 adalah *Percepatan Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur*.

Hal tersebut sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Program BP Batam turut  mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.